BBM Naik, Mahasiswa “Memanas”

Mahasiwa Bandung kembali mendemo pemerintah di Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat. Dalam aksinya tersebut, mereka menuntut pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM. Mereka menilai, kejadian tersebut akan membuat rakyat Indonesia semakin tercekik.

Salah seorang juru bicara Badan Eksekutif Mahasiswa Bandung Raya Gena Bijaksana mengatakan, masih banyak cara lain yang bisa dilakukan pemerintah untuk menyelamatkan APBN. Di antaranya menuntaskan kasus korupsi obligor BLBI, serta menunda pembayaran utang luar negeri Indonesia.
“Masalahnya tidak ada political will pemerintah ke sana.”

"Seabad hari kebangkitan nasional dan satu dasawarsa peringatan reformasi ternyata ditandai dengan keangkuhan rezim SBY-JK yang tetap menaikan harga BBM sekalipun aksi penolakan terjadi dimana-mana." ujar koordinator aksi, Gena Bijaksana, dalam rilisnya.
Dirinya juga meminta andai ternyata rezim SBY-JK tidak dapat mensejahterakan rakyat Indonesia, agar turun dari jabatannya karena gagal menjalani roda pemerintahan.

"BLT yang dikatakan dapat membantu rakyat dan menjadi solusi hanya akan menimbulkan keresahan dan kerusuhan. Bahkan ada beberapa kepala desa yang mengaku takut akan amuk masa." Ungkapnya.

Selain itu, mahasiswa Bandung yang tergabung dalam Front Kebangkitan Rakyat membuka posko pengaduan tentang kenaikan harga BBM? Posko itu juga untuk memobilisasi massa yang ingin melakukan gerakan penolakan? ujar juru bicara Front Kebangkitan Rakyat Samuel di Bandung, Sabtu (24/05).

Menurut Samuel, kenaikan harga BBM akan menambah penderitaan rakyat dari waktu ke waktu. “Daya hidup buruh, kaum tani miskin dan buruh tani, PNS dan prajurit rendahan, nelayan, intelektual, dan semua kaum miskin kota semakin lemah.”

Aksi penolakan kenaikan BBM yang dilakukan mahasiswa digelar dengan berbagai cara. Seperti yang dilakukan puluhan mahasiswa ITB yang melakukan aksi jalan mundur sejauh 2 kilometer sebagai simbol kemunduran pemerintahan SBY-JK.

Secara terpisah, Kabinet Keluarga Mahasiswa ITB (KM ITB) sekaligus memberikan dua rekomendasi. Pertama, dalam jangka pendek, KM ITB mendorong pemerintah untuk melakukan efisiensi serta menaikan upah minimum (UMR). KM ITB menaksir penghematan belanja negara mulai 10–20%, mulai dari kantor kepresidenan, DPR, kementrian dan lembaga negara lain, dapat menghemat anggaran hingga 20 triliun. Lebih jauh, KM ITB kembali menegaskan bahwa negara pernah merugi Rp 225 triliun karena korupsi konglomerat pengemplang BLBI. “Bandingkan angka kerugian negara sebesar 225 triliun pada kasus BLBI dengan besarnya penghematan akibat kenaikan harga BBM yang hanya mencapai 35 triliun saja. 642,86% lebih besar!”, demikian KM ITB dalam rilis persnya.

Sikap kritis mahasiswa dalam menetang kebijakan pemerintah yang menaikkan harga bahan bakar minyak pada pekan lalu memang dapat dipahami, namun sikap kritis yang sudah menjadi bagian dari jiwa mahasiswa itu, harus dijaga dari berbagai tindakan yang menjurus pada anarkisme dan perbuatan melawan hukum.

Quota Haji Menurun, Calon Haji Turun Ke Jalan

Departemen Agama akan memperketat pengawasan untuk mencegah pelanggaran ketentuan mengenai kuota jamaah haji tahun 1429H/2008 di setiap daerah.

Menurut Sekretaris Jendral Departemen Agama Bahrul Hayat, hal itu dilakukan karena masyarakat di daerah yang kuota hajinya sudah penuh, seringkali mendaftarkan diri sebagai penduduk di daerah lain yang antrian calon jamaahnya tidak banyak supaya bisa secepatnya menjalankan ibadah haji.

"Itu dilakukan secara terintegrasi dan diawasi ketat. Kita juga minta pemerintah daerah membantu melakukan penertiban kalau terjadi penyerbuan jamaah dari suatu daerah ke daerah lain yang antriannya dinilai lebih pendek, " kata Bahrul, di Kantor Departemen Agama, Jakarta, kemarin.

Lebih lanjut Bahrul menyatakan, dengan bantuan dari pemerintah daerah, Departemen Agama akan melakukan seleksi secara ketat terhadap anggota masyarakat yang mendaftarkan diri untuk berhaji ke tanah suci tahun ini agar kejadian itu tidak berulang.

"Pemda akan mengecek data mereka dengan teliti untuk memastikan calon jamaah yang mendaftar berasal dari daerahnya, kartu identitasnya akan dicek keabsahannya, " paparnya.

Dengan ketatnya quota haji yang diberikan pemerintah. Selasa (27/05) sekitar seribu orang calon jemaah haji Indonesia dari Nahdatul Ulama (NU) Bogor, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jabar di Gedung Sate, Jalan Diponegoro, Bandung.

Gus Mul, salah seorang pendemo memaparkan “Kami menuntut hak yang selama ini belum dikabulkan oleh anggota DPRD perihal quota jemaah haji Kota dan Kabupaten seperti yang sudah ditetapkan oleh UU No 17 Tahun 1999 Bab V pasal 14 ayat 2. Di mana dalam aturan tersebut, pemerintah berhak memberlakukan sistem quota haji.”

Sekarang, lanjutnya, quota haji yang diterima Kabupaten Bogor sebanyak 1.500 orang sejak tahun 2006. Padahal sebelum tahun 2006, Kabupaten Bogor memiliki quota 4.000 calon jemaah haji. Perwakilan demonstran sebanyak 30 orang akhirnya diterima oleh Komisi E DPRD Jabar. Sedangkan para demonstran lainnya masih berkumpul di depan Gedung Sate sambil menggelar istighosah.

Sejumlah aparat nampak bersiaga megawal aksi. Kabul menyatakan “aksi berjalan lancar tanpa ada aksi anarkis, bahkan mereka mendapatkan pengawalan khusus saat keluar dari gerbang tol Pasteur oleh Polres Bandung Barat.”